Sumut | NawawiNews.Com
Deli Serdang — Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara, Usman Effendi Sitorus, menyerukan agar seluruh pihak menahan diri menyikapi polemik lahan seluas 8.200 meter persegi di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
Lahan yang saat ini ditempati SMP Negeri 2 Galang dan bekas Puskesmas Petumbukan tersebut menjadi pusat sengketa antara organisasi kemasyarakatan Islam Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang. Persoalan ini memuncak saat ribuan kader Al Washliyah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (26/5/2025).
“Saya mengimbau kedua belah pihak untuk saling menahan diri. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Duduk bareng, turunkan tensi, dan saling memahami posisi masing-masing,” ujar Usman Effendi Sitorus yang akrab disapa Ustor, kepada awak media.
Menurut Ustor, klaim kedua belah pihak harus disikapi dengan kepala dingin. “Wajar jika Al Washliyah mempertahankan yang mereka anggap aset, begitu juga Pemkab dalam menata aset pemerintah. Al Washliyah punya bukti, Pemkab mungkin punya data. Tinggal dicocokkan mana yang paling kuat,” jelasnya.
Ia pun berharap Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, dapat mengambil langkah bijaksana sebagai kepala daerah sekaligus pembina ormas di daerah tersebut.
“Silaturahmilah ke pengurus Al Washliyah, baik tingkat daerah maupun wilayah. Bicarakan dengan cara kekeluargaan. Jika tak juga ketemu, jalur hukum selalu terbuka,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ustor menyayangkan sikap otoriter yang terkesan muncul dari pihak pemerintah daerah.
“Jangan mentang-mentang berkuasa, semua langsung diperintah. Akibatnya ya seperti ini, ormas besar seperti Al Washliyah turun ke jalan hanya karena urusan sebidang tanah yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik,” kritiknya.
Ustor juga menyinggung pernyataan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang menyebut Deli Serdang sebagai “Kabupaten Nahdliyin”. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak bijak dalam konteks konflik aset seperti ini.
“Sebagai kader NU, saya keberatan. Jangan bawa-bawa atribut ormas keagamaan dalam urusan aset. Ini soal perbedaan pandangan antara pemilik lahan dan pemilik bangunan. Jangan sampai melebar kemana-mana,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ustor kembali mengajak semua pihak untuk bersikap tenang dan membuka ruang dialog.
“Menahan dirilah, bermunasabahlah, bertabayyun dan bermuzakarahlah. Jika level kabupaten tidak mampu, minta bantuan provinsi untuk mediasi. Yang penting, masalah ini selesai dan anak-anak bisa kembali bersekolah dengan nyaman,” pungkasnya.
———
Red^
