Sumut | NawawiNews.com
Deli Serdang, (14/7/2025) — Sorotan tajam publik terhadap proyek pembangunan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam kembali mencuat. Pasca viralnya pemberitaan bertajuk “Bangunan Terkesan Asal Jadi, Lapas Lubuk Pakam Serap APBN Puluhan Miliar” di sejumlah media Online pertengahan Juni 2025, muncul kegaduhan di internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Ironisnya, jejak digital kunjungan langsung Kakanwil Kemenkumham Sumut, Mhd. Jahari, ke lokasi proyek pembangunan Lapas tersebut, yang sebelumnya dimuat dalam laman resmi Kemenkumham Sumut, kini menghilang misterius – terhapus alias takedown 404.
Link berita yang sebelumnya aktif : https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pastikan-pembangunan-berjalan-sesuai-dengan-ketentuan-kakanwil-turun-langsung-sambangi-lapas-kelas-iib-lubuk-pakam kini menampilkan notifikasi 404 Not Found.
“Saya tidak tahu kalau ditanya soal ini,” ujar seorang pejabat Humas Kanwil Kemenkumham Sumut, yang selama ini dikenal dekat dengan media, namun enggan namanya disebut.
Media ini mencoba menelusuri sumber-sumber internal di Kemenkumham Sumut, namun tak satu pun memberikan jawaban pasti.
Alasan yang muncul : adanya peralihan operator pemberitaan sesuai pembagian urusan Kanwil, Imigrasi, dan Lapas. Sebuah dalih yang justru menambah kecurigaan.
Dugaan Proyek Bermasalah : Asal Jadi, Kurang Volume, dan Diduga “Proyek Pengantin”
Pembangunan Lapas Lubuk Pakam diketahui menyerap anggaran APBN senilai puluhan hingga nyaris ratusan miliar rupiah, melalui skema multi years dari 2022 hingga 2024.
Namun, kondisi fisik bangunan di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.
“Bangunan terkesan asal jadi, dan kuat dugaan volumenya tidak sesuai,” ungkap seorang sumber internal yang mengetahui detail pelaksanaan proyek ini.
Menariknya, hampir seluruh paket konstruksi proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Medan, bukan di Deli Serdang tempat proyek berlangsung.
Hal ini memunculkan dugaan praktik “pengantin” dalam pengadaan — istilah umum dalam dunia proyek pemerintahan untuk menunjuk perusahaan pemenang yang sebenarnya hanya sebagai ‘penyedia nama’, bukan pelaksana utama.
“Iya, semua pengerjaan proyek Lapas itu dikerjakan oleh perusahaan Medan. Mungkin pengantin,” kata seorang direktur perusahaan konstruksi di Deli Serdang, juga meminta agar identitasnya dirahasiakan.
Rekaman Jejak Kakanwil : Mengawasi Ketat Proyek yang Kini Dipertanyakan
Sebelum jejak digital itu raib, laman resmi Kemenkumham Sumut pernah memuat berita berjudul “Pastikan Pembangunan Sesuai Ketentuan, Kakanwil Turun Langsung Sambangi Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam”, yang dirilis pada 3 Januari 2024.
Dalam berita itu, Kakanwil Mhd. Jahari dengan tegas menyatakan komitmennya mengawal kualitas pembangunan,
“Pastikan pembangunan sesuai standar dan target. Bila ada kendala, segera konsultasikan. Jangan coba-coba melanggar – saya tidak segan memberi sanksi berat..!” tegas Jahari saat meninjau langsung lokasi pembangunan.
Ia didampingi sejumlah pejabat, termasuk Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, dan Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Fahrizal.
Namun kini, setelah proyek yang disebut-sebut menyedot dana rakyat dalam jumlah besar itu menuai sorotan karena kualitas yang dipertanyakan, narasi tegas Kakanwil itu lenyap dari dunia maya. Menguap bersama hilangnya tautan berita resmi mereka.
Publik Menunggu Transparansi
Hilangnya berita resmi yang semula mengangkat komitmen pengawasan, justru memunculkan kecurigaan adanya upaya menutupi fakta di lapangan.
Padahal, transparansi dan akuntabilitas adalah syarat mutlak dalam pengelolaan anggaran negara.
Pembangunan Lapas bukan sekadar proyek infrastruktur – ia adalah wajah negara dalam memperbaiki sistem pemasyarakatan.
Jika bangunannya saja diduga tak sesuai spesifikasi, bagaimana dengan integritas pelaksanaannya..?
Publik dan penegak hukum kini menanti langkah serius: audit independen, penelusuran dugaan penyimpangan, serta evaluasi menyeluruh terhadap proyek ini.
_______
Team^
