JAKARTA || NawawiNews.id – Praktisi Hukum/Akademisi/Ketum PWRI, mencatat berdasarkan keterangan langsung dari Nara sumber yang lama menjadi bawahan Presiden Prabowo saat bertugas di militer, mengatakan, “sejarah telah mencatat nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang paling banyak difitnah dalam sejarah reformasi 1998. Selama hampir tiga puluh tahun, namanya dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap reformasi, padahal fakta yang sesungguhnya jauh berbeda.
Prabowo bukanlah penghianat reformasi, beliau adalah korban fitnah yang hingga hari ini tidak pernah dibuka dengan jujur kepada rakyat Indonesia. Beliau adalah satu-satunya pemimpin yang tulus untuk Indonesia, tetapi ketulusannya justru dibalas dengan fitnah yang terus dipelihara, “Tuturnya, Jum’at (20/11/2026).
“Untuk memahami kebenaran sejarah, kita harus kembali kepada situasi 1998 yang sangat mencekam. Indonesia saat itu berada di ambang perang saudara, krisis ekonomi menghancurkan rakyat, dan demonstrasi besar terjadi di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Prabowo sebagai Panglima Kostrad justru berada dalam posisi yang sangat sulit.
Beliau memiliki pasukan, beliau memiliki senjata, dan ia memiliki kekuatan untuk merebut kekuasaan jika ia mau. Tetapi ia tidak melakukannya. Seorang penghianat yang haus kekuasaan pasti akan menggunakan pasukan untuk kudeta, tetapi Prabowo tidak melakukannya sama sekali”.
“Justru sebaliknya, Prabowo memilih jalan konstitusional. Beliau memilih untuk tidak menembakkan satu peluru pun kepada rakyatnya sendiri. Beliau memilih untuk tidak membiarkan Indonesia terpecah belah dan jatuh ke dalam perang saudara seperti negara-negara lain yang mengalami krisis serupa.
Jika Prabowo adalah penghianat reformasi, mengapa beliau tidak mengambil alih kekuasaan saat kekuasaan itu berada di depan matanya. Pertanyaan ini tidak pernah dijawab dengan jujur oleh para pemitnahnya hingga hari ini”.
“Fitnah 1998 dibangun dengan sangat rapi oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkan Prabowo dari panggung politik. Prabowo adalah sosok yang terlalu nasionalis, terlalu berani, dan terlalu tidak bisa diatur oleh kepentingan asing dan kepentingan oligarki.
Karena itu, beliau harus disingkirkan dengan cara yang paling keji, yaitu dengan mengaitkan namanya dengan peristiwa penculikan aktivis. Padahal hingga hari ini tidak pernah ada pengadilan yang membuktikan bahwa Prabowo memerintahkan penculikan dan penghilangan nyawa. Yang ada hanya pemberhentian secara administratif yang penuh dengan tekanan politik”.
“Prabowo diberhentikan tanpa proses pengadilan yang adil dan terbuka. Beliau tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri secara terbuka di depan rakyat. Dokumen Dewan Kehormatan Perwira tidak pernah dibuka secara utuh kepada publik, sehingga rakyat hanya mendengar potongan-potongan cerita yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan namanya. Jika negara ini jujur, seharusnya seluruh dokumen itu dibuka agar rakyat bisa menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi hingga hari ini, dokumen itu tetap ditutup rapat-rapat, “ujarnya.
Masih katanya Ketum DPP PWRI, “Setelah diberhentikan, Prabowo tidak melawan negara, tidak membuat pemberontakan, dan tidak mengajak pasukannya untuk melawan pemerintah. Beliau memilih untuk pergi ke luar negeri dan hidup dalam kesunyian. Seorang penghianat pasti akan melawan, akan membuat gerakan bawah tanah, dan akan berusaha menghancurkan negara yang telah menyingkirkannya. Prabowo tidak melakukan itu. Beliau justru memilih untuk diam, untuk belajar, dan untuk mempersiapkan dirinya kembali mengabdi kepada Indonesia dengan cara yang lebih baik dan lebih konstitusional”. (Red)














